KETIKA RAKYAT SEPAKAT LOCKDOWN, DIMANA POSISI PENGUASA? YANG TAHU SHARE LOC DONG!



Image Sumber Ayobandung com
Adam Syailindra
(Forum Aspirasi Rakyat)

Memburuknya situasi global saat ini menunjukkan data yang cukup mencengangkan, update terkini jumlah kasus covid-19 secara global terdapat 418,502 orang berstatus positif, sebanyak 26,367 meninggal dan sejumlah 129,965 pasien sembuh. Situasi di Indonesia saat ini per tanggal 27 Maret 2020 menunjukkan 1.046 positif Covid-19, sebanyak 87 meninggal dan 46 orang yang sembuh. Bahkan angka yang cukup meningkat drastis ini misalnya di Jawa Timur ada 12 wilayah yang termasuk zona merah namun Gubernur Khofifah tegaskan bahwa Jawa Timur tidak akan lockdown “Kalau lockdown itu kewenangan pusat. Kita ikut garis pemerintah pusat. Kalau lockdown jelas clear itu kewenangan pemerintah pusat” kata Khofifah  di Gedung Negara Grahadi (detikk.com).

Diberbagai media yang juga terkonfirmasi di lapangan bahwa terbatasnya APD (Alat Pelindung Diri) dan ruang perawatan dapat berakibat buruk pada pasien.  Ada sebuah kisah pilu dari seorang PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang mengunggah statusnya di medsos (twitter) sebelum menghembuskan nafas terakhir dalam sebuah twitnya ia mengungkapnya kisah, “Pak Jokowi dan Dr Terawan. Semoga bapak-bapak sehat. Mohon bantuan RS rujukan. Semalam saya di RSUD Kabupaten Tangerang, 5 jam tanpa tindakan. Saya tidak kuat. Sekarang saya di Eka Jaya Hospital, BSD. Harus balik lagi ke RSUD. Maaf merepotkan”. Itu pesan terakhir dari seorang rakyat terkait kondisi terkini.

Viralnya pernyataan bersama oleh organisasi profesi dokter patut menjadi perhatian. Bahwa jumlah tenaga kesehatan yang terjangkit semakin meningkat bahkan sebagian meninggal dunia dan setiap dari tenaga kesehatan beresiko tertular covvid-19. IDI (Ikatan Dokter Indonesia)  meminta terjaminnya APD yang sesuai untuk tenaga kesehatan.

Beberapa berita terhangat pun bermunculan, (1) ‘Takut kena korona 60 petugas RSUD Banten pilih resign padahal gaji naik Rp 5 juta’ (nasional.wartakota.info), (2) ‘Suasana kantor walikota Medan mencekam’ (waspada.id), (3) ‘Dusun-dusun di Sleman ini berlakukan lockdown kampung’ (detik.com), (4) Bahkan dalam keterangannya IDI ancam mogok tangani pasien (nasional.tempo). (5) ‘KOMNAS HAM: Sudah saatnya karantina wilayah dilakukan’ (urbannews.id), (6) ‘Dewan Guru Besar FKUI desak pemerintah terapkan lockdown’ (kumparan.com), (7) ‘Ketua MPR minta Jakarta di-lockdown” (kompas.com), (8) ‘dr.Tifauzia sudah terlambat lockdown, ya siapkan kuburan massal’ (kontenislam.com).

Sudah ada 23 negara yang telah mengambil kebijakan lockdown (1) China (2) Italia (3) Polandia (4) El Savador (5) Irlandia (6) Spanyol (7) Denmark (8) Filipina (9) Lebanon (10) Prancis (11) Belgia (12) Selandia Baru (13) Malaysia (14) Amerika lockdown parsial (15) Rwanda (16) Bangkok semi-lockdown (17) Inggris (18) India (19) Afrika Selatan (20) Argentina (21) Yordania (22) Belanda (23) Thailand. Di Indonesia yang telah menerapkan kondisi lockdown baik semi lockdown maupun full lockdown ada 5 daerah, antara lain Tegal, Solo, Maluku, Papua, dan Bali (Cnn.ccom). Dari sisi pro maupun kontra, kebijakan lockdown akan sangat berpengaruh bagi kondisi ekonomi masyarakat terdampak dan sekaligus dapat menghambat bahkan memutus penyebaran virus covid-19. Disisi lain Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut pemerintah pusat akan menyiapkan peraturan pemerintah (PP) terkait lockdown atau karantina wilayah untuk mencegah penyebaran virus covid-19 di Indonesia.

Dalam hal mengatasi dampak Covid-19 pemerintah pada akhir februari 2020 mengucurkan dana stimulus 10 Triliun untuk hadapi corona. Dana itu  disalurkan untuk meluncurkan kartu prakerja untuk 2 juta orang, meningkatkan dana PKH (program keluarga harapan), insentif perumahan (subsidi bunga 800 miliar, 700 miliar subsidi uang muka) dan pariwisata (insentif wisatawan mancanegara 298,5 miliar, diskon pesawat 98,5 miliar, promosi 103 miliar, kegiatan kepariwisataan 25 miliar) hingga menggunakan jasa pemengaruh (influencer 72 miliar). Dana tersebut nampak belum ril dirasakan oleh rakyat pada level grass root. Rakyat ini ga neko-neko pak, rakyat butuh aman, makan, tenang dan dijamin kepastian hidupnya ditengah ganasnya virus covid-19 ini, bukan malah fokus pada urusan pariwisata, perumahan dan bayar influencer!

Sebuah simulasi lockdown menurut perhitungan Prof.Siti Setiati Guru Besar FK UI yang kami sesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia. Begini ya pak misalnya rakyat Indonesia sekitar 270.000.000 jiwa, dan jika sampel penduduk ada 150.000.000 jiwa kena lock down selama dua minggu atau 14 hari, berikut hitungannya,
Biaya Makan (nasi,lauk tahu-tempe-telor) Rp 25.000 x 150 juta jiwa = 52,5 T
Biaya listrik Rp 4.543 x 150 juta jiwa = 9,540 T
Biaya air Rp 735 x 150 juta jiwa =1,543 T
Biaya jajan Rp 2.000 x 150 juta jiwa = 4,2 T
Biaya masker Rp 5.000 x 150 juta jiwa = 10,5 T
Jadi total biaya lockdown 14 hari untuk menjamin biaya hidup 150 juta penduduk sebesar Rp 78,283 T (tujuh puluh delapan koma dua ratus delapan puluh tiga sekian triliun rupiah). Dengan total penerimaan pajak Indonesia November tahun 2019 sebesar Rp1.312,4 triliun nampaknya cukup untuk memberikan jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat covid-10 melanda.

Jika penguasa hari ini mengambil kebijakan lockdown dan menerapkan pasal 55 UU 6/2018 maka tegas mengamanahkan kepada pemerintah untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat selama periode lockdown berlangsung. Jadi para pekerja harian, guru, tani, nelayan, ojek online, karyawan, buruh maupun yang lainnya tidak perlu khawatir tak bisa makan dan minum karena sudah dijamin oleh negara. Nah masalahnya, apakah penguasa hari ini berani dan siap untuk lockdown? Hmm,,, uniknya untuk urusan menangani virus covid-19 eh pemerintah malah buka rekening khusus bagi masyarakat yang ingin berdonasi penanganan covid-19 ini. Disisi lain ditengah dedel duwelnya negeri ini bertarung melawan virus, eh pemerintah ngotot bikin ibukota baru, apa gak bikin gemes rakyat +62 ini orang. Suntik dana 300 triliun aja semangat untuk stabilkan rupiah, kenapa untuk urusan nyawa rakyat untuk stabilkan kondisi hidup ini santuy aja, woi..gimana ini pak?

Benar kata Ulama bahwa saat akhir zaman ini kita akan dipimpin oleh penguasa ruwaibidhoh. Dan para tokohpun dengan lantang memberikan sinyal bahwa apapun masalahnya, Islam  solusinya. Kini.. rakyat makin yakin terhadap penguasa hari ini bahwa “yang pasti adalah ketidak-pastian”. Oia pak, posisi Anda mengurusi rakyat ada  dimana ya? Share loc dong.

0 komentar